Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi: Pesantren adalah Tanggung Jawab Bersama, Bukan Sekadar Pendukung

Bekasi, 5 Agustus 2026 — Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Dr. H. Ujang Ruhiyat, M.Ag., menyampaikan sejumlah pandangan strategis dalam Rapat Koordinasi Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Bekasi bersama para mitra yang berlangsung di Pondok Pesantren Bunyan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. H. Ujang Ruhiyat menekankan bahwa pondok pesantren merupakan tanggung jawab bersama, bukan sekadar pihak pendukung dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pesantren memiliki sejarah panjang dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa sehingga keberadaannya harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Beliau juga menegaskan bahwa pesantren merupakan amanah yang telah mendapatkan landasan hukum dari negara. Dengan adanya payung hukum tersebut, pesantren memiliki kedudukan yang jelas sebagai lembaga pendidikan yang harus dijaga, dikembangkan, dan ditingkatkan kualitasnya secara bersama-sama.
Dalam konteks hubungan kelembagaan, Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi memberikan penegasan penting mengenai posisi Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi. FPP, menurutnya, bukan organisasi yang berada di bawah Kementerian Agama, melainkan merupakan mitra strategis Kemenag dalam membangun dan mengembangkan pesantren.
Karena itu, sinergi antara FPP dan Kemenag perlu terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. FPP dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan pesantren dengan berbagai program pemerintah, sementara Kemenag dapat memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.
Dr. H. Ujang Ruhiyat juga mendorong agar berbagai program yang dimiliki oleh perangkat daerah dapat dikolaborasikan dengan pondok pesantren. Program di bidang kesehatan, ekonomi, koperasi dan UMKM, peternakan, ketahanan pangan, teknologi informasi, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan bersama pesantren sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar pesantren tidak dianaktirikan dalam pembangunan daerah. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kedudukan resmi, pesantren harus mendapatkan kesempatan yang proporsional untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaannya.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pesantren diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari solusi pemerintah dalam memastikan anak-anak Kabupaten Bekasi memperoleh hak atas pendidikan. Jangan sampai keberadaan pesantren yang memiliki jaringan luas dan akses langsung kepada masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab persoalan tersebut.
Pada akhirnya, Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi menekankan bahwa orientasi bersama tidak cukup hanya menjaga keberlangsungan pesantren, tetapi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan pesantren. Pesantren diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, kompeten, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Bekasi dan Indonesia.
Pesan yang disampaikan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi FPP Kabupaten Bekasi dan seluruh mitra untuk menjadikan koordinasi sebagai gerakan nyata, sehingga berbagai gagasan yang muncul tidak berhenti dalam forum pertemuan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program kolaboratif yang memberikan manfaat langsung bagi pesantren, kiai, guru, dan santri.